KEDUDUKAN KANTOR PERWAKILAN ASING YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA DI INDONESIA SEBAGAI TERMOHON PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGRI JAKARTA PUSAT NO. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT. PST TANGGAL 5 MARET 2013 JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUN

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kepada kreditornya. Dalam kepailitan perusahaan asing Debitor memiliki perwakilannya disuatu negara yang disebut Kantor Perwakilan (Respresentative Office). Misalnya kasus antara Across Asia Limited (Badan Hukum Asing) dengan PT First Media Tbk (Badan Hukum Indonesia). Rumusan masalah : Apakah batasan mengenai �menjalankan usaha di Wilayah Republik Indonesia� berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan? dan Bagaimanakah kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit perusahaan badan hukum asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional?Penelitian ini menggunakan metodologi dengan tipe penelitian hukum normative, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perusahaan Asing tidak melakukan usaha di Indonesia sebab di Indonesia hanya memiliki Kantor Perwakilan saja karena dalam usaha harus terdapat 1.bidang perekonomian, 2.dilakukan oleh pengusaha, dan 3.memperoleh keuntungan dan atau laba. Kesimpulan : kantor perwakilan asing yang tidak menjalankan usaha di Indonesia tidak dapat dipailitkan karena sebagaimana ketentuan Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2017. Pengadilan di Indoensia tidak dapat mempailitkan perusahaan asing yang berkedudukan di luar Wilayah Republik Indonesia dikarenakan berbeda-beda yuridiksi. Sehingga dalam hal ini, Hakim pada Pengadilan di Indoensia tidak dapat mempailitkan Kantor Perwakilan Acrossasia Limited di Indonesia karena kantor perwakilan tersebut tidak menjalankan usaha di Indonesia, sifat keberadaannya hanya perwakilan administratif saja sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Saran: kepada Pemerintah Indonesia melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan perundang-undangan yang membatasi kantor perwakilan; kepada Hakim menggunakan titik taut sekunder untuk perkara unsur asing dan lebih mengkaji ketentuan pada Peraturan Mentri Perdagangan RI NO.10/2006 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

1.  UEU-Undergraduate-12820-cover.Image.Marked.pdf - 221 KB
2.  UEU-Undergraduate-12820-pengesahan.Image.Marked.pdf - 424 KB
3.  UEU-Undergraduate-12820-persetujuan.Image.Marked.pdf - 400 KB
4.  UEU-Undergraduate-12820-pernyataan.Image.Marked.pdf - 420 KB
5.  UEU-Undergraduate-12820-publikasi.Image.Marked.pdf - 503 KB
6.  UEU-Undergraduate-12820-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 331 KB
7.  UEU-Undergraduate-12820-abstrak.Image.Marked.pdf - 401 KB
8.  UEU-Undergraduate-12820-daftar isi.Image.Marked.pdf - 496 KB
9.  UEU-Undergraduate-12820-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 411 KB
10.  UEU-Undergraduate-12820-lampiran.Image.Marked.pdf - 16564 KB
11.  UEU-Undergraduate-12820-bab1.Image.Marked.pdf - 802 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD